Kalau saja bukan karena masa kampanye, barangkali peristiwa seperti kasus Manohara dan Prita tak akan mendapat perhatian begitu tinggi dari masyarakat, termasuk para calon presiden dan wakil presiden. Biasanya, jurubicara suatu instansi dalam menanggapi suatu peristiwa sangatlah standar, yaitu: “Kami masih mengumpulkan informasi dari aparat terkait, untuk kemudian kami kaji lebih lanjut…bla..bla..bla.”

Manohara yang bekas model bisa mem by pass prosedur standar birokrasi, sehinga seorang SBY disela kunjungan kerja di Korsel pun angkat bicara. Begitupun soal Prita, tak tanggung-tanggung ke tiga capres dalam waktu singkat beraksi mulai pemanggilan Kapolri dan Jakgung, ada yang menelpon pejabat terkait dan ada yang menyalip semua dengan berkunjung langsung ke panjara tempt Prita ditahan. Alhasil, media pun memberitakan upaya para capres tadi dalam “membantu” Prita (untuk memperleh citra positif).

Macam-macam judul beritanya, misal; “SBY Minta Penegak Hukum Menggunakan Hati” atau “Prita Bebas Dibantu Mega”, dll. Jelas publikasi gratis buat mendongkrak citra para capres menjadi kerja keras para tim suksesnya. Seolah tak boleh ada peristiwa di negri ini yang tak terpantau untuk dijadikan amunisi pendongkrak citra masing-masing jagoannya. Kalau saja cara kerja tim sukses ini dilakukan juga pasca presiden terpilih, kesan presiden bertindak “lamban” tentu bisa dikurangi. Rakyatpun senang karena kejelasan sebuah peristiwa menjadi terang setelah sang presiden menjelaskannya dengan cepat dan lengkap tanpa perlu bertele-tele menunggu aparat terkait melaporkanya (DaN).